Hotel Untuk Isoman Anggota DPR, Mana Empati Pada Rakyat?

https://nasional.tempo.co/

Ada anekdot yang mengatakan bahwa kita tak perlu protes pada gaya hidup mewah para wakil rakyat. Sebab tindakan mereka sudah benar. Mereka adalah wakil kita sebagai rakyat. Termasuk mewakili kita untuk merasakan hidup mewah. Hemm.

Ironi memang. Katanya demokrasi mengamanahkan anggota parlemen untuk menampung keinginan-keinginan rakyat. Demokrasi mengatur agar anggota dewan membuat kebijakan sesuai keinginan rakyat. Tapi kenyataannya setiap kebijakan yang dihasilkan dari DPR selalu bertentangan dengan kehendak rakyat. Satu contoh terbaru yakni Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang mati-matian ditolak oleh rakyat kecil, namun tetap diberlakukan.

Eh giliran yang enak-enak seperti merasakan kemewahan hidup, mereka merasa berhak menikmatinya. Karena katanya sudah bekerja keras menelurkan kebijakan untuk kebaikan rakyat. Seperti kabar yang belum lama beredar, para anggota DPR kini mendapatkan fasilitas isolasi mandiri oleh negara di hotel.

Disana mereka yang positif covid-19 dengan gejala ringan atau tanpa gejala bakal mendapat makan, laundry, wi-fi, hingga konsultasi dokter dan PCR tes. Selain anggota DPR, tenaga ahli dan staf DPR yang terpapar codi-19 juga akan mendapat fasilitas yang sama. (https://news.detik.com/28/07/2021)

Para anggota dewan tinggal di rumah dinas dengan fasilitas yang lengkap beserta para asisten rumah tangga. Tak cukupkah rumah seluas 250 meter itu sebagai tempat yang nyaman untuk proses penyembuhan covid-19? Rakyat saja kalau isolasi mandiri disuruh di rumah, yang mana rumah mereka tak lebih besar dari rumah anggota DPR. Kenapa harus tinggal di hotel?

Sekjen DPR RI Indra Iskandar bilang bahwa dana program tersebut berasal dari anggaran perjalanan luar negero yang tidak terpakai dan anggaran lain yang bersifat kontingensi. Kiranya anggota DPR tidak buta fakta. Tenaga kesehatan asal Nganjuk, Jawa Timur curhat di acara Mata Najwa tentang insentif mereka yang belum dibayarkan oleh pemerintah sejak Agustus 2020. Ditambah lagi insentif tersebut justru rencananya akan dipotong 90 persen. (https://www.suara.com/news/29/07/2021)

Tenaga kesehatan yang berjuang di lapangan untuk membantu penanganan pasien covid-19 tak mendapatkan haknya. Tidakkah ada empati anggota dewan pada nakes? Dengan cara berhemat dan memperjuangkan nasib nakes agar memperoleh haknya.

Baca Juga: Parade Buku Demokrasi

Kondisi memilukan lainnya, para pedagang kecil di berbagai daerah dalam menghadapi PPKM telah mengibarkan bendera putih. Mereka menyerah, merasa kalah. Tidak kuat menghadapi kesulitan ekonomi akibat pandemi yang berkepanjangan. Tidakkah derita rakyat kecil menyentuh hati mereka yang mengaku wakil rakyat? Rakyat kecil lagi kesulitan, kok mereka justru memperlihatkan pemborosan.

Ditambah lagi, Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani beralasan menambah utang negara demi selamatkan rakyat. Nah lo, pemborosan anggaran telanjang di depan mata kita. Jujurlah bahwa banyak sebenarnya belanja negara yang bisa dihemat, semisal mengalihkan anggaran perjanalan dinas anggota DPR untuk membiayai penanganan covid-19. Bukan malah menghabiskan dana tersebut untuk isoman para anggota DPR di hotel, sementara rumah para anggota dewan juga senyaman hotel.

Menyaksikan peristiwa-peristiwa seperti ini kita ingat kembali buruknya mekanisme demokrasi dalam menghasilkan para elit politik negeri ini. Pesta demokrasi membutuhkan dana besar yang diambil dari kantong pribadi calon anggota dewan dan dari para donor. Ujung-ujungnya setelah duduk di kursi jabatan mereka lupa pada rakyat. Mereka menikmati kekuasaan sembari berbagi keuntungan dengan para donor.

Alur sistem demokrasi dalam pemilihan pejabat legislatif dan eksekutif begitu-begitu saja. Tak akan berubah karena itulah demokrasi, lumrahnya memang begitu. Tak salah para aktivis politik Islam yang mempelajari dan memahami sistem politik Islam menginginkan pergantian sistem. Sebab sistem hidup yang berasal dari Allah swt pasti lebih baik dari buatan manusia seperti demokrasi.

Baca Juga: Antara Kecerdasan Dan Pilkada