![]() |
https://www.liputan6.com/ |
Kabar- kabar tentang DPR kok sering
kurang mengenakkan ya. Mikin miris. Bikin eneg. Salah satu ciri mereka adalah
suka menghambur – hamburkan uang rakyat. Kayak kabar yang baru – baru ini
beredar, DPR tengah menyusun rancangan anggaran pengadaan barang, salah satunya
adalah pencetakan kalender.
Dana untuk pencetakan kalender itu cukup
besar, hampir satu milyar. Tepatnya Rp 955.737.000. Bersumber dari akun
Instagram @lamputerangofficial, pada laman resmi LPSE DPR RI anggaran tersebut
memiliki tender 739087 dengan update terakhir pada tanggal 23 Agustus 2022
Rencana tersebut sudah pasti mendapat kecaman
dari masyarakat. Pasalnya, utang pemerintah menumpuk, APBN defisit. Seperti
yang pernah dikatakan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani, bahwa
APBN tercekik. Bahkan ia sempat menyebut bahwa dana pensiunan untuk PNS
membebani APBN.
Ini diantara komenter netizen tentang hal
tersebut:
"Bikin kalender doang hampir 1 M, di
hape lo pada pada ada kalender woy," komentar warganet.
"Kalendernya gambarnya kayak apa sih
sampai hampir 1 M," imbuh warganet lain.
"Oke kita cetak kalender, ni
misalkan yak. Anggota DPR ada 1000 orang, ongkos cetak per kalender 50.000 (ini
udah yg bagus harusnya, silahkan cek) 1000 x 50000 = 50.000.000," tambah
warganet lainnya.
"Kalau yang begini baru the real
beban negara," tulis warganet di kolom komentar.
"Gaji, tunjangan, dan fasilitas
bikin nyaman urusan kalender duduk aja musti disediain negara," timpal
lainnya.
Kabar terbaru, Sekretariat Jenderal DPR
RI membatalkan proyek pengadaan kalender tersebut. Proyek itu dibatalkan
setelah Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI mengadakan rapat
kesekretariatan dan melakukan pengajuan ke Sekjen DPR RI.
Meski demikian, tak menutup kemungkinan
bahwa ke depannya akan ada lagi fasilitas kontoversial yang dianggarkan DPR.
Mengingat jejak foya – foya uang rakyat yang mereka lakukan masih terekam di
sejumlah artikel online.
Beberapa diantaranya yakni, pengadaan
gorden yang ditaksir puluhan milyar, pengecatan
dome yang membutuhkan anggaran hingga milyaran rupiah dan pengaspalan kompleks
parlemen yang menganggarkan uang sebesar 11 milyar.
Anekdot yang beredar di masyarakat pun seakan benar. Kita jangan protes kalau DPR bermewah –mewah. Mereka kan wakil rakyat. Maka hidup sejahtera pun telah mereka wakili untuk kita. Begitu deh kalau pakai sistem demokrasi.
0 Comments
Post a Comment