3 Hal Ganjil di Tengah Gencarnya Program KB

https://www.hipwee.com/

Hari keluarga nasional 2020 disambut BKKBN dengan menggencarkan program Keluarga Berencana (KB). Tampaknya peningkatan kelahiran terus menjadi momok menakutkan bagi pemerintah. Apalagi di musim pandemi yang melemahkan perekonomian. Sempat ada sikap ‘menyalahkan pandemi’. Gara-gara ada covid-19 masyarakat enggan ke fasilitas kesehatan. Akibatnya angka pengguna konstrasepsi menurun. Efek berikutnya, berbagai daerah melaporkan peningkatan angka kehamilan. (https://health.detik.com/29/06/2020)
Di tengah gencarnya program KB oleh BKKBN, sejumlah hal menjadi ganjil bila dipikirkan.

1.  Ada fenomena pasangan yang sulit memiliki keturunan.
https://sarawakvoice.com/
Sadarkah pemerintah, kesulitan memiliki keturunan pada sebagian masyarakat jauh lebih bermasalah dibandingkan angka kelahiran yang dianggap masalah. Di tahun 2015, Dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi Budi Wikeko  pernah menyebutkan bahwa dari 40 juta pasangan yang mengalami masa subur, 10-15 persen diantaranya mengalami infertilitas atau gangguan kesuburan berefek sulit memiliki keturunan.(https://www.cnnindonesia.com/23/12/2015).

Di tahun 2018, dokter ahli kandungan dan kehamilan dr Beeleonie, BmedSc. Mengatakan bahwa status tidak subur pada sekitar 25 persen pasangan terjadi di Indonesia. Dijelaskan oleh Dokter spesialis akupuntur medik RS Pondok Indah, dr Handaya Dipanegara MKes SpAK, bahwa saat ini, kasus infertilitas menjadi masalah kompleks di bidang kesehatan reproduksi. https://health.detik.com/19 Des 2018

Tampak dari tahun ke tahun kasus infertilitas bertambah. Jumlahnya bukan hitungan ratusan atau ribuan, tapi jutaan. Akibat kasus infertilitas, dengan sendirinya jumlah potensi kelahiran berkurang, bahkan jumlah pengurangannya cukup besar. Masalah ini dipicu setidaknya oleh dua hal. 

Pertama, adanya masalah berkaitan dengan kesuburan baik pada isteri maupun suami. Kedua, adanya keengganan pada pasangan suami isteri untuk memiliki keturunan.

Inilah yang luput dari perhatian pemerintah. Solusi bagi permasalahan pasangan yang kurang subur telah ditangani oleh pihak swasta. Atas nama penggunaan teknologi yang canggih, upaya memiliki keturunan dengan jalan medis seperti bayi tabung, berbiaya mahal. Biaya berkisar antara puluhan hingga ratusan juta rupiah. Efeknya, sesiapa yang minim finansial tak berkesempatan ikut mencoba cara tersebut.

Sedangkan masalah pasangan yang memang enggan memiliki keturunan dipicu oleh pemahaman mereka tentang kehidupan. Diantara mereka ada yang berpendapat mengejar karir atau pendidikan lebih layak didahulukan. 

Sehingga mereka tersibukkan dengan aktivitas tersebut. Saat kesadaran itu datang, usia wanitanya pun telah menua dan masa emas kesuburan telah berlalu. Paling maksimal pasangan semacam ini memiliki anak satu orang.

Pemahaman keliru tersebut tak lepas dari kenyataan semakin tingginya biaya hidup dan meningkatnya persaingan di dunia kerja. Pada akhirnya memiliki anak pun ada pula yang memandangnya sebagai tambahan beban. Baik menambah beban aktivitas maupun biaya hidup. Bahkan dianggap mengurangi produktifitas. Meski jumlah pasangan dengan pemikiran dangkal seperti itu belum banyak di negeri kita, namun dengan kondisi politik dan ekonomi yang semakin carut marut, mereka berpotensi bertambah.

Di barat dan beberapa negara maju di Asia seperti Jepang dan Korea, keengganan pasangan memiliki keturunan dengan alasan karir dan pendidikan telah meresahkan. Keberadaan mereka semakin mengancam terjadinya lost generation di negara-negara tersebut.  

Seperti yang terjadi di Amerika Serikat, tingkat kelahiran bayi pada 2018 jatuh ke level terendah dalam 31 tahun terakhir. Salah satu laporan pemerintah Inggris juga mengungkapkan tingkat kelahiran di Inggris dan Wales di tahun yang sama mencapai rekor terendah. https://www.krjogja.com/25/10/2019

Lantas dimana peran pemerintah untuk mengatasi persoalan rakyatnya ini?

2.    Rakyat dianggap beban, padahal rakyat sumber utama pendapatan negara

Pernyataan pemerintah aneh dan memprihatinkan. Mereka selalu mengulang alasan gencarnya program pengurangan angka kelahiran yakni menambah beban negara. Kepala BKKBN dr Hasto Wardoyo, SpOG(K) mengatakan bahwa peningkatan angka kehamilan yang tidak direncanakan berpotensi menimbulkan masalah, seperti peningkatan beban BPJS Kesehatan, kenaikan angka aborsi, hingga stunting. (https://health.detik.com/29/06/2020)

Sebagian kecil masyarakat miskin memang ditanggung iuran BPJS-nya oleh negara. Namun sumber utama keuangan negara bukan dari kantong para pejabat, melainkan dari rakyat yang membayar pajak. Bukankah berarti pada hakikatnya rakyat sendiri yang mensubsidi sesamanya? 

Bukankah sejak awal BPJS digadang-gadang sebagai solusi jaminan kesehatan bagi masyarakat? 

Namun mengapa seolah rakyat dilarang menggunakan jasa BPJS, dengan menyebut angka kelahiran yang meningkat bakal membebani BPJS?

Bukankah beban yang sebenarnya bagi negara adalah utang yang menumpuk beserta bunganya? 

Bukankah yang menguras habis ‘isi kantong’ negara adalah para koruptor rakus pencuri uang negara? 

Bukankah yang mengurangi potensi pendapatan negara adalah keberadaan perusahaan swasta dan asing yang mengambil keuntungan dari kekayaan alam negeri kita? 

Sementara yang merasakan efek buruk beban negara ini bukan pula para pejabat. Mereka bisa hidup mewah. Rakyatlah yang merasakan buruknya kondisi ekonomi negeri ini.

3.    Keyakinan agama dianggap menghalangi program KB
https://medium.com/
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Surakarta, Purwanti mengatakan bahwa diantara kendala pelaksanaan program KB adalah kepercayaan masyarakat terkait mitos banyak anak banyak rejeki, serta keyakinan terkait peraturan agama masing masing penduduk. (https://rri.co.id/18/03/2019)

Pernyataan bahwa kepercayaan banyak anak banyak rezeki adalah mitos sesungguhnya telah melecehkan ajaran agama. Konsep rezeki secara jelas dibahas dalam sumber-sumber hukum agama Islam. Di dalamnya Allah subhanahu wa ta’ala menyatakan telah menjamin rezeki seluruh makhluk di muka bumi. Firman Allah swt: “Katakanlah: “Siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan dari bumi?” Katakanlah: “Allah.” (QS. Saba’: 24)

 “Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam Kitab yang nyata (Lauh mahfuzh).”(QS. Hud: 6)

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.” (QS Al-Isra: 31)

Rasulullah saw pun menyukai jumlah umatnya yang banyak. Sabda Rasulullah saw: “Nikahilah perempuan yang penyayang dan dapat mempunyai anak banyak karena sesungguhnya aku akan berbangga dengan sebab banyaknya kamu dihadapan para Nabi nanti pada hari kiamat.” (Shahih Riwayat Ahmad)

Jaminan rezeki dari Allah swt bukan sekedar janji, namun dilengkapi dengan aturan Islam yang menjamin terwujudnya kehidupan sejahtera. Aturan Islam mengenai politik, ekonomi, pendidikan dan lain-lain bersatu padu menciptakan masyarakat yang berkualitas berapapun besarnya jumlah mereka.

Inilah yang belum diterapkan saat ini. Sistem kapitalis sekuler yang rusak dan merusak telah memporak-porandakan perekonomian. Lantas jumlah penduduk yang meningkat dijadikan kambing hitam terhadap permasalahan yang ada. Selayaknya kita bersyukur atas bertambahnya jumlah umat ini. Merekalah generasi yang kelak ikut memperjuangkan Islam dan mengisi peradaban masa depan

2 komentar:

  1. Andai aturan Islam terwujud, maka biaya pendidikan tak akan mahal, sehingga siapapun bisa mendapatkan pendidikan gratis sampai perguruan tinggi sehingga bisa lahir Erdogan yg lain dari Indonesia

    BalasHapus
    Balasan
    1. Iya mbak,, kita rindu ya sama aturan Islam..

      Hapus