3 Hal Ganjil di Tengah Gencarnya Program KB

Hari Keluarga Nasional 2020 disambut BKKBN dengan menggencarkan kembali program Keluarga Berencana (KB). Saat itu, peningkatan angka kehamilan menjadi perhatian pemerintah, terlebih di tengah pandemi yang melemahkan kondisi ekonomi masyarakat.

Pandemi Covid-19 memang sempat memengaruhi akses masyarakat ke fasilitas kesehatan. Kondisi tersebut kemudian dikaitkan dengan menurunnya penggunaan kontrasepsi dan meningkatnya kehamilan yang tidak direncanakan di sejumlah daerah.

Namun, di tengah gencarnya program KB, ada beberapa hal yang menurut saya menarik untuk dipikirkan.

1. Ada pasangan yang justru sulit memiliki keturunan

Sadarkah pemerintah bahwa persoalan pasangan yang sulit memiliki keturunan juga merupakan masalah yang perlu mendapatkan perhatian?

Pada 2015, dokter spesialis obstetri dan ginekologi Budi Wikeko pernah menyebutkan bahwa dari sekitar 40 juta pasangan usia subur, sekitar 10–15 persen mengalami infertilitas atau gangguan kesuburan.

Kemudian pada 2018, sejumlah dokter juga menyampaikan bahwa infertilitas merupakan persoalan yang cukup kompleks dalam kesehatan reproduksi.

Artinya, persoalan kesuburan tidak bisa hanya dilihat dari sisi bagaimana mengendalikan angka kelahiran. Ada pula pasangan yang justru berusaha mendapatkan keturunan tetapi menghadapi berbagai kendala.

Masalahnya, penanganan infertilitas melalui teknologi reproduksi tertentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Akibatnya, akses terhadap layanan tersebut dapat menjadi persoalan bagi pasangan dengan kemampuan ekonomi terbatas.

Di sisi lain, ada pula pasangan yang memilih menunda atau tidak memiliki anak karena berbagai pertimbangan, seperti pendidikan, karier, biaya hidup, maupun kekhawatiran terhadap masa depan.

Pilihan tersebut tentu memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Karena itu, persoalan kependudukan seharusnya tidak hanya dilihat dari angka kelahiran, tetapi juga dari kondisi keluarga dan kualitas kehidupan masyarakat.

Baca Juga: Perjalananku Turunkan Berat Badan dari 68 kg Menjadi 55 Kg

Di sejumlah negara maju, rendahnya angka kelahiran bahkan telah menjadi persoalan demografi yang serius. Ini menunjukkan bahwa persoalan kependudukan tidak selalu identik dengan "semakin banyak penduduk, semakin besar masalah".

Lantas, di mana peran pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan keluarga tersebut?

2. Rakyat dianggap beban, padahal rakyat adalah bagian penting dari kehidupan negara

Pernyataan mengenai peningkatan angka kehamilan yang berpotensi menambah beban negara juga layak dipikirkan kembali.

Kepala BKKBN dr. Hasto Wardoyo, SpOG(K), pernah menyampaikan bahwa peningkatan kehamilan yang tidak direncanakan berpotensi menimbulkan persoalan, antara lain berkaitan dengan pembiayaan kesehatan dan stunting.

Memang, negara harus memperhitungkan kemampuan pelayanan publik ketika jumlah penduduk bertambah. Namun, apakah penyelesaiannya cukup dengan menganggap pertambahan penduduk sebagai beban?

Bukankah rakyat juga merupakan bagian penting dari kehidupan ekonomi negara?

Masyarakat bekerja, menghasilkan barang dan jasa, membayar pajak, serta ikut menggerakkan perekonomian.

Karena itu, menurut saya, persoalan kependudukan semestinya dibahas secara lebih menyeluruh. Jangan sampai rakyat hanya dilihat dari sisi biaya yang harus dikeluarkan negara, tetapi tidak dilihat sebagai manusia yang juga memiliki potensi dan kontribusi.

Baca Juga: Survei Kinerja Pemerintah Positif di Tengah Ekonomi Rakyat Terjepit

Beban negara juga tidak hanya berkaitan dengan jumlah penduduk. Persoalan pengelolaan keuangan, korupsi, ketimpangan ekonomi, utang, serta pengelolaan kekayaan alam merupakan bagian dari persoalan yang perlu diperhatikan.

Jangan sampai masalah ekonomi yang kompleks kemudian terlalu mudah diarahkan kepada jumlah rakyat.

3. Keyakinan agama dianggap menghalangi program KB

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surakarta, Purwanti, pernah menyebut adanya sejumlah kendala dalam pelaksanaan program KB, termasuk keyakinan masyarakat mengenai banyak anak banyak rezeki serta pemahaman keagamaan.

Di sinilah saya merasa perlu memberikan catatan.

Pandangan bahwa anak adalah bagian dari rezeki bukan sekadar mitos bagi seorang Muslim. Islam memiliki pandangan tersendiri mengenai rezeki dan keturunan.

Allah SWT berfirman:

“Katakanlah: ‘Siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan dari bumi?’ Katakanlah: ‘Allah.’”

(QS. Saba’: 24)

Allah juga berfirman:

“Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya...”

(QS. Hud: 6)

Begitu pula firman Allah:

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu...”

(QS. Al-Isra: 31)

Rasulullah SAW juga menganjurkan umatnya menikahi perempuan yang penyayang dan memiliki banyak keturunan, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad.

Karena itu, bagi seorang Muslim, kehadiran anak tidak semestinya hanya dipandang sebagai tambahan biaya atau beban ekonomi.

Islam Tidak Mengajarkan Takut kepada Rezeki

Jaminan rezeki dari Allah bukan berarti manusia boleh berpangku tangan. Islam justru mengajarkan manusia untuk bekerja, berusaha, mengelola harta, dan membangun kehidupan yang sejahtera.

Persoalannya adalah bagaimana negara mengelola kehidupan masyarakat.

Jika ekonomi dibangun dengan sistem yang membuat kebutuhan dasar semakin sulit dijangkau, biaya pendidikan tinggi, lapangan kerja terbatas, dan kekayaan hanya terkonsentrasi pada sebagian pihak, tentu masyarakat akan merasa berat ketika harus membangun keluarga.

Maka persoalannya tidak cukup diselesaikan dengan kampanye pembatasan kelahiran.

Baca Juga: Anak, Berkah Terindah Sebuah Keluarga

Saya meyakini Islam memiliki pandangan yang berbeda. Penduduk bukan sekadar angka statistik dan bukan pula sekadar beban anggaran. Mereka adalah manusia yang harus dijamin kebutuhan dasarnya dan diarahkan agar menjadi generasi yang berkualitas.

Islam mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, pendidikan, keluarga, dan kehidupan sosial. Semuanya diarahkan untuk mewujudkan kehidupan yang sejahtera dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Karena itu, menurut saya, pertanyaan yang seharusnya tidak hanya berbunyi:

“Bagaimana mengurangi jumlah kelahiran?”

Tetapi juga:

“Bagaimana negara mampu mengurus rakyatnya agar berapa pun jumlahnya, mereka dapat hidup sejahtera dan menjadi generasi yang berkualitas?”

Semoga kita tidak melihat anak hanya sebagai beban, tetapi sebagai amanah sekaligus bagian dari generasi yang akan menentukan masa depan bangsa.