Nasib Guru Honorer Memprihatinkan, Ketika Pengabdian Belum Sejahtera

Guru adalah salah satu orang yang memiliki peran besar dalam mencerdaskan generasi. Namun, bagaimana jika guru yang setiap hari mendidik anak-anak justru belum mendapatkan kesejahteraan yang layak? Persoalan guru honorer menunjukkan bahwa penghargaan terhadap jasa pendidik masih menjadi pekerjaan besar bagi negara.

Guru Adalah Pahlawan Pendidikan

#MyTeacherMyHero, inilah hashtag di Twitter yang beberapa waktu lalu berada pada urutan teratas. Artinya, pada saat itu sedang ramai dibicarakan peran guru sebagai pahlawan pendidikan.

Apa jadinya sebuah negeri tanpa guru?

Bisa-bisa negeri tersebut akan kesulitan melahirkan generasi berpendidikan yang kelak siap mengurus dan membangun negaranya. Guru bukan hanya bertugas menyampaikan pelajaran di ruang kelas. Mereka ikut membentuk pengetahuan, karakter, dan masa depan anak-anak.

Karena itu, kesejahteraan guru seharusnya menjadi salah satu perhatian penting pemerintah.

Tulisan ini merupakan catatan saya mengenai persoalan guru honorer di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, pada 2016. Persoalan yang terjadi saat itu membuat saya kembali bertanya: sudahkah jasa dan pengabdian guru benar-benar dihargai?

730 Guru Honorer Tidak Menerima Gaji

Pada 2016, diberitakan sebanyak 730 guru honorer yang terdiri dari guru SD, SMP, dan SMA di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, tidak menerima gaji selama berbulan-bulan.

Saat itu, para guru tersebut melalui Forum Guru Honorer mengadukan persoalan yang mereka alami kepada DPRD, Dinas Pendidikan, bahkan sampai kepada DPR RI.

Namun, persoalan tersebut belum juga mendapatkan penyelesaian yang mereka harapkan.

Kalaupun ada sebagian guru yang menerima honor, nominalnya sangat kecil. Sebagian guru SD dan SMP saat itu menerima sekitar Rp200 ribu hingga Rp300 ribu per bulan, yang bersumber dari dana sekolah.

Persoalannya, tugas mereka bukan hanya mengajar.

Sebagian guru juga menjalankan tugas sebagai operator sekolah. Mereka harus mengurusi berbagai administrasi pendidikan, termasuk Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Pekerjaan administrasi tersebut bahkan membuat sebagian guru harus bekerja hingga sore hari.

Jadi, ketika kita berbicara tentang kesejahteraan guru, yang perlu dilihat bukan hanya berapa jam mereka berdiri di depan kelas. Ada banyak pekerjaan lain yang dilakukan guru di balik proses pendidikan.

Tetap Mengajar Meski Belum Menerima Honor

Hal yang membuat saya prihatin adalah para guru tersebut tetap berusaha menjalankan tugasnya meskipun menghadapi persoalan kesejahteraan.

Mereka masih mengandalkan hati.

Mereka tidak tega melihat murid-murid kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan. Karena itu, mereka tetap mengabdikan diri dan mengajar dalam keadaan serba kekurangan.

Di sinilah kita bisa melihat bahwa menjadi guru bukan sekadar pekerjaan.

Ada pengabdian yang membuat seseorang tetap bertahan meskipun kondisi yang dihadapinya tidak mudah.

Namun, tentu saja pengabdian tidak seharusnya dijadikan alasan untuk membiarkan guru hidup tanpa kesejahteraan yang layak.

Guru juga memiliki kebutuhan hidup. Mereka memiliki keluarga yang harus dinafkahi dan kebutuhan sehari-hari yang harus dipenuhi.

Ketika Masalah Guru Dianggap Sekadar Persoalan Teknis

Persoalan guru honorer di Simalungun saat itu juga memperlihatkan adanya persoalan koordinasi dan tanggung jawab pemerintah.

Ketika pemerintah daerah beralasan bahwa persoalan tersebut merupakan perkara yang ditinggalkan pejabat sebelumnya dan berkaitan dengan proses penyusunan APBD, saya justru melihat ada persoalan yang jauh lebih besar.

Bagaimana dengan kelanjutan pendidikan anak-anak?

Kalau guru tidak mendapatkan honor, bagaimana mereka dapat terus menjalankan tugas dengan tenang?

Dan jika persoalan tersebut berlarut-larut, bagaimana nasib pendidikan anak-anak yang membutuhkan guru?

Menurut saya, persoalan pendidikan tidak boleh berhenti pada persoalan teknis administrasi pemerintahan.

Di balik setiap angka dalam APBD, ada manusia yang kehidupannya terdampak.

Di balik persoalan gaji guru, ada anak-anak yang membutuhkan pendidikan.

Sekolah Masih Membutuhkan Tenaga Guru

Ironisnya, pada saat persoalan honor belum terselesaikan, kebutuhan terhadap tenaga guru justru masih ada.

Guru yang mengajar di SDN 096777 Sigodang, Kabupaten Simalungun, saat itu menuturkan bahwa sekolah mereka masih membutuhkan tenaga guru.

Artinya, persoalannya bukan semata-mata jumlah guru yang terlalu banyak.

Di sejumlah daerah, justru masih terdapat sekolah yang kekurangan tenaga pendidik.

Kondisi seperti ini seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah. Pendidikan tidak mungkin berjalan optimal jika sekolah kekurangan guru, sementara guru yang sudah mengabdi justru menghadapi persoalan kesejahteraan.

Persoalan pendidikan memang tidak hanya berkaitan dengan guru, tetapi juga bagaimana anak-anak dipersiapkan menghadapi zamannya. Saya pernah menuliskan hal ini dalam artikel "Pendidikan Untuk Anak Zaman Now"

Persoalan Pendidikan Tidak Hanya Terjadi di Simalungun

Persoalan guru dan fasilitas pendidikan juga bukan hanya cerita dari satu daerah.

Pada masa itu, saya teringat pada seorang guru teladan dari Nusa Tenggara Timur yang pernah menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo mengenai minimnya fasilitas pendidikan di daerah mereka.

Harapan para guru di daerah tentu sederhana: mereka ingin anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak.

Ketika fasilitas terbatas dan guru harus menghadapi berbagai kesulitan, tentu dibutuhkan kebijakan nyata untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Guru tidak cukup hanya diminta bekerja keras.

Mereka memang harus bekerja keras. Namun negara juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan mereka mendapatkan dukungan yang layak agar dapat menjalankan tugasnya.

Menghargai Guru Berarti Menghargai Masa Depan

Jasa guru sebenarnya tidak bisa dihitung hanya dengan nominal gaji.

Banyak orang yang hari ini menjadi pejabat, pengusaha, profesional, akademisi, maupun pemimpin, pernah duduk di bangku sekolah dan mendapatkan pendidikan dari seorang guru.

Dengan kata lain, orang-orang yang hari ini berada di berbagai posisi kehidupan pernah mendapatkan kontribusi dari para pendidik.

Karena itu, menurut saya, kesejahteraan guru seharusnya tidak ditempatkan sebagai persoalan sampingan.

Menghargai guru berarti menghargai pendidikan. Menghargai pendidikan berarti menghargai masa depan generasi.

Ketika guru tidak mendapatkan kesejahteraan yang layak, dampaknya bukan hanya dirasakan oleh guru. Dalam jangka panjang, persoalan tersebut dapat berpengaruh terhadap kualitas pendidikan.

Negara Harus Bertanggung Jawab terhadap Pendidikan

Dalam pandangan yang saya yakini, persoalan tersebut tidak bisa dilepaskan dari bagaimana sebuah negara memandang tanggung jawabnya terhadap rakyat.

Jika negara hanya melihat pendidikan dari sisi anggaran, administrasi, dan target pembangunan, manusia yang menjalankan pendidikan bisa saja kehilangan perhatian.

Padahal pendidikan menyangkut manusia.

Islam memiliki pandangan yang sangat jelas mengenai tanggung jawab pemimpin terhadap rakyat. Rasulullah saw. bersabda:

“Imam atau penguasa adalah pengatur/pengurus umat, dan dia akan bertanggung jawab akan apa yang diurusnya.”
(HR. Muslim)

Hadis tersebut mengingatkan bahwa kepemimpinan bukan sekadar kedudukan. Ada amanah yang harus dipertanggungjawabkan.

Dalam persoalan pendidikan, negara memiliki tanggung jawab untuk menyediakan pendidikan yang baik, fasilitas yang memadai, kurikulum yang sesuai, serta memberikan penghargaan dan kesejahteraan yang layak kepada para pendidik.

Dengan demikian, guru tidak dibiarkan berjuang sendirian menghadapi berbagai persoalan pendidikan.

Baca Juga: Siswa Coret-Coret Seragam, Cermin Buruknya Pendidikan

Guru Membutuhkan Penghargaan, Bukan Sekadar Pujian

Kita sering mengatakan bahwa guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa.

Kita membuat ucapan indah pada Hari Guru.

Kita memasang hashtag #MyTeacherMyHero.

Kita mengingat guru yang pernah mengajari kita membaca, berhitung, menulis, dan memahami berbagai ilmu.

Semua itu tentu baik.

Tetapi penghargaan terhadap guru tidak cukup berhenti pada kata-kata.

Guru juga membutuhkan kebijakan yang membuat kehidupan mereka lebih baik.

Mereka membutuhkan kepastian, kesejahteraan, fasilitas, dan dukungan agar dapat menjalankan tugas dengan maksimal.

Sebab seorang guru juga manusia.

Ia bisa mengabdi dengan tulus, tetapi kebutuhan hidup tetap harus dipenuhi.

Penutup: Nasib Guru Tidak Boleh Diabaikan

Catatan mengenai guru honorer di Simalungun pada 2016 ini mungkin merupakan peristiwa yang sudah berlalu. Namun, persoalan tentang bagaimana negara memperlakukan guru tetap menjadi pembahasan penting.

Para guru honorer yang saat itu memperjuangkan haknya tentu berharap persoalan mereka segera menemukan titik terang.

Kita pun berharap tidak ada lagi guru yang harus memilih antara tetap mengajar dengan penuh pengabdian atau memikirkan bagaimana memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

Pendidikan adalah investasi masa depan.

Dan guru adalah salah satu orang yang berdiri paling depan dalam investasi tersebut.

Karena itu, nasib guru tidak boleh dianggap sepele.

Guru bukan hanya tenaga kerja yang datang ke sekolah, mengajar, lalu pulang. Mereka ikut menentukan seperti apa generasi yang akan mengisi masa depan negeri ini.

Menurut pandangan Islam yang saya yakini, penyelesaian persoalan pendidikan secara menyeluruh membutuhkan sistem yang menjadikan pemenuhan kebutuhan rakyat sebagai tanggung jawab negara. Syariah Islam dalam naungan Khilafah saya pandang sebagai solusi yang mampu menempatkan pendidikan sebagai tanggung jawab negara dan menjamin kebutuhan pendidik secara layak.

Semoga para guru yang terus mengabdi diberikan kekuatan dan kemudahan.

Selamat berjuang, para guru. Jasa kalian terlalu besar untuk sekadar dibalas dengan ucapan.