Lokalisasi Bukan Solusi

Setelah gagal mewacanakan lokalisasi prostitusi pada 2013 lalu, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok kembali mengungkapkan keinginan membangun lokalisasi prostitusi di Jakarta. Kali ini untuk memuluskan langkahnya, Ahok memperalat kasus pembunuhan Deudeuh Alfi Sahrin disebuah tempat kos daerah Jakarta Selatan yang dijadikan area pelacuran, http://news.okezone.com/read/2015/04/18/338/1136207/ahok-ingin-bangun-lokalisasi-di-jakarta-ini-kata-psikolog. Ahok menyebut kamar kos – kosan yang beralih fungsi menjadi tempat pelacuran sebagai prostitusi liar. Hal ini terjadi disebabkan karena tidak adanya lokalisasi. Pengamat Psikologi, Intan Erlita menyebut bahwa secara sosial, lokalisasi punya dua sisi mata uang. Ditentang, namun di sisi yang lain bisa mengatasi berbagai masalah maraknya prostitusi liar di tengah masyarakat, http://news.okezone.com/read/2015/04/18/337/1136214/ingin-bangun-lokalisasi-ahok-harus-berkaca-dari-kasus-dolly. Bila lokalisasi dijadikan solusi, artinya yang dianggap sebagai masalah selama ini adalah pelacuran liar, bukan pelacuran itu sendiri. Padahal yang rusak justru praktek pelacurannya. 

Kalau yang dipakai adalah sudut pandang sekuler liberal, wajar lokalisasi dianggap sebagai solusi. Sebab dalam pandangan sekuler liberal, kebebasan berprilaku diakui. Perzinahan dianggap sesuatu yang wajar. Ia bagian dari kebutuhan pria nakal, profesi bagi pemberi jasa seksual dan keuntungan bagi pengusaha bisnis pelacuran. Ini didukung pula oleh terori ekonomi kapitalis yang menyatakan bahwa setiap barang dan jasa yang diinginkan manusia adalah barang ekonomi dan boleh diperjualbelikan. Alhasil, orang-orang berpemikiran liberal tidak ada niat untuk menghilangkan praktek pelacuran. Satu-satunya solusi yang mereka tawarkan bagi efek buruk pelacuran ialah lokalisasi.

Untuk meyakinkan masyarakat, orang – orang liberal pakai dalil “daripada, lebih baik”. Daripada penjaja seks berkeliaran, lebih baik dilokalisasi, kan lumayan nambah pendapatan negara kalau pajaknya dipungut. Daripada lelaki penikmat seks menyasar para wanita baik-baik, lebih baik mereka ”jajan” di lokalisasi. Daripada penyebaran HIV/ AIDS akibat pelacuran tidak terpantau, lebih baik di lokalisasi agar keberadaan para pelacur dapat diawasi dan terdata, kan bisa dikasih penyuluhan. Daripada tidak punya pekerjaan, lebih baik perempuan bekerja sebagai penyedia jasa seks komersil, kan bukan meminta – minta melainkan bekerja, lumayan mengurangi pengangguran. Kalau dalil “daripada, lebih baik” mereka dituruti, pasti akan semakin merajalela. Bahkan bisa jadi maksiat lainnya seperti nikah sesama jenis diminta untuk dilegalkan, edan.     

Umat muslim tidak boleh terkecoh dengan segala alasan berbagai pihak yang menginginkan kemaksiatan dihalalkan. Sebagai muslim, kita selayaknya menjadikan Islam sebagai standar berpikir dan berbuat. Perzinahan jelas diharamkan dalam Islam (lihat Q.S al Isra’:32). Menyuburkan praktek perzinahan sama dengan mengundang azab Allah Swt, meningkatkan angka penderita HIV/ AIDS dan merusak moral masyarakat.

Solusi terbaik untuk mengatasi pelacuran bukan lokalisasi, melainkan jadikan Syariat Islam sebagai aturan pemerintahan. Khilafah sebagai institusi Islam akan menerapkan sistem pendidikan Islam yang membentuk pribadi sholeh/ sholeha pada diri masyarakat. Sistem ekonomi Islam akan menyejahterakan rakyat sehingga tidak ada dalih untuk menjadikan kemaksiatan sebagai bisnis. Penerapan sistem pergaulan akan mengontrol nafsu para lelaki dan perempuan sehingga tidak mudah jatuh pada praktek perzinahan. Sistem sanksi Islam melengkapi kesempurnaan pelaksaan Islam, sehingga umat selalu terjaga dari perbuatan maksiat. Wallahu a’lam bishawab