Gizi Buruk, Salah Siapa?

        Barangkali lupa, atau sedang khilaf ya bapak Wahyu Widayanti. Beliau yang merupakan Kepala Bidang Bimbingan Kesehatan Masyarakat (Binkesmas) ini menyatakan, kasus gizi buruk tidak akan terjadi jika ada kepatuhan orangtua, khususnya ibu, untuk membawa anak balitanya ke pos pelayanan terpadu (posyandu), (Republika, 20/01/2015). Artinya, pak Wahyu beranggapan bahwa penduduk Indonesia hanya memerlukan informasi kesehatan sebagaimana yang disediakan posyandu, sementara semua orang dianggap mampu membeli makanan bergizi.

Inilah yang dilupakan pak Wahyu, bahwa kemiskinan merupakan masalah di Indonesia. Kemiskinan jelas berkorelasi langsung dengan tingkat kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan gizi bagi keluarganya. Di negeri Indonesia yang subur ini, banyak penduduk yang tak mampu membeli beras. Mirisnya, di kota Indramayu yang notabene penghasil beras, warganya justru makan nasi aking. Bagaimana seorang ibu yang makan nasi aking bisa memberi ASI berkualitas pada bayinya? Wajar saja si anak rentan terkena gizi buruk.

Gizi buruk bisa juga dialami balita akibat terkena infeksi penyakit. Serangan penyakit biasanya berhubungan dengan kebersihan lingkungan rumah. Keberadaan Posyandu dalam memberikan informasi terkait tata cara merawat lingkungan agar selalu bersih memang baik. Posyandu juga memberikan informasi tentang pemanfaatan pekarangan guna mendukung pengembangan penganekaragaman pangan bagi keluarga. Namun, banyak penduduk miskin yang terpaksa harus tinggal di daerah kumuh, seperti dipinggir kali dan dipermukiman milik pabrik tempat mereka bekerja. Jangankan pekarangan, fasilitas MCK (mandi, cuci, kakus) saja minim. Bagaimana mereka bisa menciptakan lingkungan sehat?

Sekali lagi, edukasi dari Posyandu memang berefek positif bagi masyarakat. Walau sebenarnya, jumlah Posyandu pun kurang dari kebutuhan. Daerah-daerah terpencil masih banyak yang tidak terjangkau fasilitas Posyandu.  Namun lebih dari itu, rakyat butuh kesungguhan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Mereka butuh sandang yang layak, pangan bergizi dan tempat tinggal yang baik bagi mereka. Untuk itu seharusnya negara dapat memudahkan ketersediaan lapangan kerja yang layak bagi rakyat. Pemerintah harus dapat menstabilkan harga kebutuhan pokok agar harganya terjangkau bagi semua kalangan. Harus pula memudahkan ketersediaan tempat tinggal terbaik bagi rakyat. Mereka butuh pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan gratis. Agar masyarakat berilmu termasuk masalah kesehatan, melebihi apa yang diberikan oleh layanan Posyandu.

Ini yang sulit dipenuhi oleh pemerintahan neolib saat ini. Pemerintah dalam cengkraman neoimperialisme dan neoliberalisme justru membiarkan harta kekayaan milik rakyat dirampok asing. Sumber daya alam yang seharusnya dapat membiayai kehidupan rakyat, kini menjadi milik asing. Negara berprinsip lepas tangan terhadap urusan rakyatnya. Subsidi BBM dicabut sehingga harga-harga kebutuhan pokok semakin melambung tinggi. Kalaupun pemerintah memberi perhatian, ya sebatas Posyandu saja.

Kasus gizi buruk, merupakan bukti kegagalan rezim neolib dalam memenuhi hak dasar rakyatnya. Tak pantas pemerintah menyalahkan rakyat, sementara tanggungjawabnya tak dilakukan dengan baik. Keberadaan neoliberalisme dan imperialisme yang mencengkram Indonesialah biang keladinya. Ayo, buang neoliberalisme dan neoimperliasme dan ganti dengan Syariah dan Khilafah. Wallahu a’lam bishawab